Liputan Khusus

Liputan Khusus

PR Kepala Daerah

Manado - Pemilihan serta pelantikan kepala daerah yang belum lama ini dilaksanakan secara bersamaan menjadi salah satu momen pergantian atau kelanjutan kepemimpinan beberapa kepala daerah. Ada yang baru menduduki posisi sebagai kepala daerah, ada yang berganti pasangan dan ada yang kembali ke posisi lama setelah sebelumnya diganti oleh orang lain. 

 

Secara kasat mata dapat dilihat bahwa pemilihan serta pelantikan kepala-kepala daerah secara serentak berjalan dengan sukses. Namun yang menjadi tanda kesuksesan para kepala daerah terpilih ini bukan melulu bagaimana memenangkan pertandingan dalam Pemilihan, kinerja selama memimpinlah yang akan dinilai oleh masyarakat luas. 

 

Di Sulawesi Utara (Sulut) dengan 15 kabupaten/kota yang dimiliki masih memiliki banyak kekurangan, terutama dalam perekonomiannya, tercatat dari semua daerah hanya kota Manado yang memiliki tingkat kemandirian mencapai 23 persen, daerah lainnya bahkan untuk mencapai angka 10 persen masih amat kesulitan. tingkat kemandirian ini sendiri dapat dihitung dari total pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan dana tranfer dari pusat (DT) atau lebih dikenal dengan dana perimbangan. 

 

 

Memang saat ini sebagian besar daerah di Sulut menyandang predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tapi perlu diingat bahwa predikat ini hanya menggambarkan bagaimana keteraturan serta akuntabilitas sebuah daerah, yang juga ujung-ujungnya tidak menjamin pimpinan daerah yang menyandang predikat WTP bebas Korupsi. 

 

kemandirian daerah dengan membandingkan PAD serta DT bisa menunjukan bagaimana pengelolaan keuangan melalui kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan daerah dalam menggenjot kemandirian daerah masing-masing. Dengan demikian Daerah-daerah yang kebijakan serta pengelolaan keuangan yang benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat lah yang akan menunjukan perkembangan, baik dari pembangunan ekonomi, sumber daya, hingga pembangunan infrastruktur. 

 

Masyarakat pun harus lebih pandai dalam melihat kinerja para kepala daerah, bukan hanya terpaku pada janji-janji politik sedangkan tidak terjadi pembangunan secara nyata, atau hanya senang dengan melihat predikat WTP yang didapat namun lupa akan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan PAD, serta kemandirian keuangan daerah mereka. 

 

Yang jauh lebih berbahaya lagi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya menjadi kue besar yang bersiap dibagi-bagi oleh para pemilik modal besar yang sebelumnya sudah merasa berinvestasi besar dalam rangka memenangkan calon mereka yang kemudian menjadi pembuat kebijakan(AR)


Pasar Segar