Daerah

Daerah

Gara-gara Undang-Undang Ini, Kotamobagu Bakal Gigit Jari

Kotamobagu, TrenIndo.com - Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), kemudian adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai pembagian kewenangan pengelolaan Terminal, membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Kotambagu gigit jari.

Pasalnya, dalam aturan itu menyebutkan Terminal tipe B pengolahannya diserahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov). Itu artinya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dua terminal tipe B yakni terminal Bonawang dan terminal Serasi di Kotamobagu akan masuk di Pemprov Sulawesi Utara.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu, Agung Adati, menuturkan, dalam waktu dekat ini Tim Pemprov akan meninjau lokasi serta menghimpun data sebagai dasar pertimbangan terbitnya SK Penetapan Gubernur. Termasuk untuk persiapan pengalokasian dana operasional dalam APBD 2017.

“Kalau terminal tipe A akan dikelolah oleh pemerintah pusat dan terminal tipe B dikelolah Pemprov. Kita akan kordinasi lagi dengan ibu Wali Kota. Termasuk proses penyerahan dua asset ini," kata Agung, baru-baru ini.

Dia menjelaskan, berdasarkan surat edaran Mendagri No 120/253 sj, serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) deadline-nya tanggal 2 Oktober 2016.

“Penyerahan berkas sudah harus final pada 1 Oktober 2016 mendatang. Karena akan diperhitungkan alokasi anggaran operasional untuk kedua terminal tersebut dalam APBD Provinsi Sulawesi Utara,” kata Adati.(lol)

 

Foto: Agung Adati.


Pasar Segar