Hukum & Kriminal

Hukum & Kriminal

Dugaan Korupsi Dispenda Sulut Tembus Kejaksaan, Nama Eks Gubernur Disebut

Manado, TrenIndo.com – Kasus dugaan korupsi di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Sulut, yang terindikasi merugikan keuangan negara miliaran rupiah mulai mengapung ke permukaan. Nama mantan Gubernur Sulut, Drs Sinyo H Sarundajang pun disebut dalam kasus mega korupsi itu.

Ketua Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gertak), Danny Tangapo yang melaporkan kasus itu ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut, Kamis (07/04/2016) sore menjelaskan, kasus yang ditenggarai menyedot anggaran Rp 4,5 miliar terjadi ditahun 2014-2015.

Dimana Kadispenda Sulut, Roy Tumiwa memotong setiap hak yang akan diterima pegawai dari insentif pajak daerah selama lima triwulan.

“Dia (Roy, red) mengatakan kalau dana itu akan disetor ke mantan Gubernur. Selama 19 bulan, Roy mewajibkan seluruh kepala UPTD dan PPTK di kantor pusat menyetor dana Rp 5 sampai Rp 10 juta setiap bulannya,” beber Danny Tangapo kepada wartawan usai melaporkan kasus dugaan korupsi itu ke Kejati.

Pada awal tahun 2015 kata Danny, oknum Kadis juga mengajukan SPP-UP (uang persediaan) sebesar Rp 20 juta. Padahal kata Danny, SPP-UP ditahun 2014 hanya Rp 15 juta. Alhasil, indikasi dana dimark-up mencuat dalam pelaksanaan sistim aplikasi daerah di 15 UPTD.

Dalam kasus dugaan korupsi itu pula kata Danny, oknum kadis juga pernah menggunakan nama mantan Wakil Gubernur Sulut, Djouhari Kansil agar setiap UPTD mengumpulkan uang Rp 5 juta.

“Uang itu kata Kadis akan digunakan para pejabat ke Barcelona Spayol yang saat itu akan mengikuti kegiatan lomba padua suara internasional. Dan itu terjadi Oktober 2014. Bukan hanya itu saja, dia juga berani meminta dana untuk HUT Gubernur, SH Sarundajang, serta dana Natal tahun 2014,” paparnya.

Ada pun dana untuk seragam olahraga yang terkumpul Juli 2014 berkisar Rp 201 juta. Padahal dana seragam yang digunakan hanya menghabiskan anggaran Rp 75 juta. Pada Juli 2015 tambah Danny, oknum Kadis meminta pemotongan Rp 250 pada 118 pegawai, alasannya untuk biaya lomba PBB dalam rangka HUT Provinsi. Kendati Dispenda tidak mengikuti lomba.

Selain melaporkan kasus dugaan kerugian negara yang terjadi di Dispenda Sulut, Gertak juga melaporkan kasus penyalahgunaan wewenangan dalam pengelolaan dan penatausaha keuangan, dengan melakukan pemalsuan dokumen pertanggungjawaban belanja APBD oleh oknum Kadispneda tahun anggaran 2014-2015.

“Dengan ditemukannya bukti pendukung berupa 33 cap/stempel dari 10 UPTD, perusahaan angkutan sewa, toko, rumah makan, penginapan, perusahaan swasta, SPBU dalam kota Manado. Indikasi SPPD Fiktif dalam daerah dan luar daerah mencapai Rp1,2 miliar. Indikasi belanja barang juga fiktif, belanja BBM yang mencapai Rp 885 juta juga fiktif dan belanja makan minum,” jelasnya.

“Kadispenda Sulut juga melakukan kolusi dengan oknum pejabat esselon IV di UPTD Samsat Airmadidi Minut, dengan istila gali lobang tutup lobang yang disinyalir menggunakan uang wajib pajak hingga Rp 400 juta,” sambungnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut, TM Syahrizal SH, melalui Kasi Penkum dan Humas, Arif Kanahau SH ketika dikonfirmasi tak menepis jika pihaknya telah menerima laporan dari LSM Gertak.

“Pada prinsipnya semua laporan yang masuk Kejaksaan akan ditindak lanjuti. Nanti kita perlu pelajari dahulu laporannya, kalau ada indikasi korupsi otomastis akan ditindak lanjut sampai ke tahap-tahap selanjutnya,” tegas Kanahau.

Ia pun menambahkan, pihaknya serius dalam nenangani setiap laporakn kasus dugaan korupsi yang masuk. “Kita akan turun ke lokasi, bila ada indikasi korupsi pasti ditindak, akan tetapi bila indikasi korupsi tidak ada tentunya kasus tidak diteruskan,” paparnya.(JEM)

 

Foto: Danny Tangapo saat melaporkan kasus dugaan korupsi Dispenda Sulut ke Kejati Sulut.


Pasar Segar