Nasional

Nasional

Ahok mati-matian bela TemanAhok sampai seret nama Prabowo

Trenindo.com - Pilgub DKI tinggal menghitung waktu. April 2017 mendatang, pemilihan orang nomor satu di ibu kota bakal dilaksanakan.

Salah satu calon kuat yang bakal maju adalah calon incumbent Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Namun kali ini Ahok memutuskan maju dari jalur independen dengan mengandalkan dukungan relawan Ahok atau yang biasa disebut TemanAhok.

Bukan politik namanya jika tak ada persaingan. Bumbu-bumbu serangan politik pun mulai terjadi sejak beberapa waktu belakangan kepada orang-orang yang berniat maju, termasuk Ahok.

Salah satunya adalah soal kantor TemanAhok yang berada di Graha Pejaten IV Nomor 3, Jakarta Selatan. Kantor yang digunakan sebagai markas TemanAhok itu ternyata belakangan diketahui milik Pemprov DKI.

Isu penggunaan aset milik Pemprov DKI oleh TemanAhok pun bergulir. Ahok sendiri pada Jumat (18/3) lalu sudah mengakui kantor yang digunakan TemanAhok adalah aset Pemprov DKI. Saat itu Ahok mengatakan, aset itu dikerjasamakan dengan PT Sarana Jaya. Karenanya, Ahok menilai tak ada yang salah jika digunakan oleh TemanAhok karena menyewa kepada pihak swasta.

"Sah-sah saja. Karena memang itu sudah dilepas (ke perusahaan swasta) gitu. Bukan kita kan, sudah lepas," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (18/3).

Namun isu tersebut terus bergulir. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik bahkan mewacanakan akan membuat Panitia Khusus (Pansus) untuk menelisik dugaan pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi.

Ahok pun geram. Mantan anggota DPR ini lantas menyerang balik dengan menuding banyak partai politik yang juga menggunakan aset Pemprov DKI.

"TemenAhok nih bukan parpol loh. Kumpulan masyarakat yang ingin memberikan dukungannya saya, yang politik itu saya. Kamu kira parpol-parpol tidak pakai lahan pemprov? Sewa tapi banyak parpol yang kagak bayar," sindir Ahok saat ditemui di Balai Kota, Jakarta, Senin (21/3).

Ahok mengaku senang jika DPRD DKI membuat Pansus untuk mengusut penggunaan aset Pemprov DKI oleh TemanAhok. Sebab, akan terbongkar semua parpol yang belum membayar uang sewa ke Pemprov DKI.

"Jadi saya seneng tuh kalau bikin pansus. Nanti kelihatan ada parpol yang belum bayar sewa. Saya kira Pak Taufik (Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta), tepat bikin pansus. Supaya bisa terbuka. Termasuk bikin pansus aset ini, dia buktikan saja banyak parpol cabangnya kota itu, tanah punya DKI. Belum bayar lagi. Pak Taufik hati-hati, jangan sampai kena sendiri," ucapnya.

Dia lantas membela TemanAhok tak salah. Sebab, menyewa aset milik Pemprov DKI yang dikelola salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Jadi TemanAhok enggak ada salahnya kok. Dia juga bukan PT. Cuma perkumpulan orang berkumpul, ngumpulin KTP. Kayak orang bikin arisan. Salah di mana coba? Kalau mau salahin soal peruntukkan PT dong yang disalahin. Makanya saya sudah jelaskan. Misalnya dalam hukum sewa menyewa, kalau kamu sewa dari Pemda, kamu sewain lagi, masih ada sisa tahun, boleh enggak? Boleh. Karena kamu sudah bayar lunas pada pemda," jelasnya.

Tak cuma itu, Ahok juga menyebut perusahaan milik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga menggunakan aset milik Pemprov DKI.

"Salah satunya, PT Gardatama itu kalau enggak salah dulu atau sekarang masih milik Pak Prabowo. Usaha Perikanan. Sampai sekarang masih berkantor di Pejaten, makanya kamu cek deh, siapa saja yang nyewa kantor di situ," Ahok.  Dia menyebut perusahaan milik bos dari M Taufik itu telah menyalahi aturan karena menyewa lahan pemerintah untuk berbisnis.

"Yang salah kalau diperuntukkan PT itu baru enggak boleh. Tapi itu juga untuk tempat usaha. Disewain enggak boleh. Kalau dia (PT Gardatama), perikanan milik Pak Prabowo salah dong. Mesti diusir kalau begitu. Jadi Pak Taufik makanya hati-hati, jangan sampai kena sendiri," sindirnya.

Diakuinya, markas TemanAhok berada di dekat perusahaan milik Prabowo. Dia justru mengapresiasi rencana DPRD membuat pansus yang diyakini bakal membongkar borok parpol yang menunggak uang sewa penggunaan aset Pemprov.

"TemenAhok enggak ada salahnya kok. Dia bukan perusahaan, cuma orang berkumpul, ngumpulin KTP. Salah dimana coba? Banyak partai politik, cabangnya di kota itu, tanahnya punya DKI dan belum bayar lagi," ucapnya (mdk)


Pasar Segar